INDONESIA NEGARA RELIGIUS SEBAGAI KALIMATUN SAWA’ PLURALITAS BANGSA

INDONESIA NEGARA RELIGIUS
SEBAGAI KALIMATUN SAWA’
PLURALITAS BANGSA

Oleh: Arif Fahrudin (Wasekjend MUI)

Sebagaimana diketahui bersama bahwa dari segi jatidiri bangsa, Indonesia tidak memilih sistem teokratis apalagi sistem sekuler sebagai bentuk negaranya. Indonesia lebih mengedepankan memilih prinsip dan sistem negara religious sebagai identitas dan jatidirinya sesuai dengan Pembukaan Naskah UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah Atas Berkat Rahmat Allah, dan juga sila pertama Pancasila. Pilihan tersebut menunjukkan dua pesan; pertama, semangat bahwa Indonesia bisa “melebihi” capaian-capaian negara teokratis dan juga negara-negara sekuler. Kedua, semangat persamaan pelayanan terhadap agama-agama oleh negara.[1] Meskipun pada kenyataannnya, semangat tersebut dihadapkan pada realitas bahwa Indonesia adalah termasuk negara yang memiliki polarisasi “pemeluk agama terbanyak” baik secara nasional bahkan internasional. Ketiga, menempatkan UUD NRI 1945 sebagai “aturan main bersama”, kontrak social, wahana pengaturan hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara[2] bagi semua agama yang ada di Indonesia.

Pilihan Religious State tersebut tentunya juga tidak bebas masalah. Kelompok agamis terpecah ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju, meski yang terakhir ini sedikit dan identik dengan paham fundamentalis. Sedangkan yang setuju biasa diidentifikasi dengan nama kelompok moderat. Kelompok nasionalis setali tiga uang. Yang tidak setuju dari kalangan nasionalis ini melahirkan kelompok sekuleris. Sedangkan yang setuju biasanya mengambil identitas sebagai nasionalis-religius. Keterbelahan terhadap pilihan religious state inilah yang mengandung potensi konflik berkepanjangan di Indonesia dari dulu, kini, dan diprediksi di masa depan.

Problematika pilihan bentuk negara di atas berujung pada masalah kesamaan hak dalam masalah beragama dan penyiaran agama. Bagaimana cara yang paling bijak dan batas-batas legalitas seperti apa yang diberlakukan negara dalam melayani kebebasan beragama dan penyiaran agama? Sementara, Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 sudah jelas menyebutkan bahwa bentuk negara Indonesia adalan negara kesatuan yang berbentuk republik.[3] Masalah hak beragama juga sudah tertuang dengan jelas, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.[4] Keberagamaan adalah identitas bangsa Indonesia yang pelaksanaanya dijamin oleh negara.

Pilihan Religious State –bukan Religion State / Theocratic State – diyakini telah sesuai dengan cita-cita kemerdekaan dan undang-undang untuk bersikap adil terhadap agama-agama di Indonesia dan memosisikan UUD NRI 1945 sebagai “Aturan Main Bersama” (Common of Rule) bagi seluruh komponen masyarakat bangsa Indonesia, di atas segala kelompok agama.

Pada titik inilah peran pemahaman agama yang moderat, toleran, yang akan mampu mengawal dan berkomitmen terhadap nilai persamaan derajat agama-agama di Indonesia. Keadilan negara yang dimanifestasikan ke dalam layanan kebebasan menjalankan dan menyiarkan agama-agama bagi pemeluknya juga menjadi hal kedua yang turut memperkuat dan menegakkan nilai persamaan derajat agama-agama tersebut.   

Pilihan sebagai bangsa religius –bukan teokratis- tersebut bukannya tanpa masalah. Bagi penganut agama “mayoritas” yang beraliran fundamentalistik, seolah-olah negara telah melakukan pengingkaran terhadap realitas bahwa penganut mereka adalah “lebih banyak” dari yang lain, dan negara kurang proporsional dalam memosisikan mereka yang lebih banyak pemeluknya secara kuantitatif. Karena antara “yang banyak” dengan “yang sedikit” diposisikan sama oleh negara. Karena antara “yang beragama” dengan “yang sekuler” diposisikan sama oleh negara. Sedangkan bagi mereka yang beraliran sekuler, negara dianggap telah terlalu jauh melibatkan agama untuk berperan dalam pengelolaan tata nilai budaya berbangsa-bernegara.

Akibatnya, aliran fundamentalisme agama tersebut mencari solusi kekecewaannya ini melalui jargon-jargon simbolisme dan formalisme beragama sekaligus juga menolak terhadap apa saja yang “berbau” negara, termasuk di dalamnya adalah empat komitmen berbangsa-bernegara. Sedangkan kelompok sekuler, meluapkan kekecewaannya pada negara religius tersebut dengan cara diametralistik dari kelompok agamis, dan juga antipati terhadap apa saja yang “berbau” negara karena identik dengan simbol agama. Terjadilah persaingan dan konflik antara fundamentalisme agama dengan kelompok sekuler.

Solusi permasalahan fragmentasi fundamentalisme agama dan radikalisme sekuler di atas adalah kembali menegaskan paradigm UUD NRI 1945 sebagai “aturan main bersama” yang berada di tengah-tengah hukum dan aturan, termasuk di dalamnya apa yang biasa dikategorisasi sebagai “mayoritas-minoritas”, agamis-sekuler. Penggalian penegasan tersebut bisa diambilkan dari ajaran agama masing-masing, dan juga dari perspektif sosiologis. Bagi umat beragama, perjalanan spiritual dari keyakinan kebenaran iman menuju doktrin keselamatan, terdapat dinamika dan tarik-ulur dengan umat beragama lainnya. Tidak jarang tarik-ulur antaragama tersebut bisa menyebabkan apa yang disebut oleh Jose Casanova dengan janus face (ambivalensi), yaitu persaingan, konflik, dan pertarungan antara kelompok eksklusif-partikularis-primordial, melawan kelompok inklusif-universalis-transenden.[5]

Maka, pemahaman tentang adanya perbedaan di antara agama-agama membutuhkan tafsir teologis yang bersifat konstruktif. Bagaimana perbedaan tersebut oleh masing-masing agama disadari sebagai sebuah kenyataan historis, kesadaran bersama (collective consciousness), lalu beranjak kepada bagaimana perbedaan tersebut tidak menghalangi untuk dapat hidup secara berdampingan, hingga sampai pada level hidup dengan penuh kepedulian di tengah perbedaan yang ada dalam masing-masing agama. 

Pada titik inilah kesamaan derajat sebagai salah satu nilai dalam UUD NRI 1945 menemukan legitimasi teologisnya. Dalam Islam, meskipun ada ayat yang berbunyi “Siapa saja yang tidak berhukum kepada aturan (Al-Qur’an) yang telah diturunkan oleh Allah swt, maka mereka telah kafir”, namun ayat ini tidak serta merta langsung dimanifestasikan dan dioperasionalkan secara praksis. Karena di ayat yang lainnya Al-Qur’an juga menyebutkan, “Tidak ada paksaan dalam beragama”,[6] “Bagi kalian agama kalian, dan bagi kami agama kami”,[7] Sekiranya Allah swt menghendaki, niscaya kalian dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah swt hendak menguji kalian…”[8], dan “Serulah mereka menuju kalimat yang satu (kalimah sawa’) antara kita dan kalian…”, “…Dan bermusyawarahlah kalian dalam urusan kalian…”.

Semangat dari ayat-ayat moderat di atas adalah, bolehnya mengikuti aturan main dalam berbangsa-bernegara yang sesuai dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengannya. Maka posisi UUD NRI 1945 dalam konteks hubungan Islam dan agama-agama lainnya adalah sebagai kalimatun sawa’ (common platform) dan “alat musyawarah” yang dianjurkan di dalam Al-Qur’an. Hal ini untuk menghindari terjadinya disintegrasi bangsa-negara RI sesuai dengan cita-cita founding leaders dalam mendirikan NKRI. Sesuai dengan hadis nabi, “Sesungguhnya seorang mukmin terikat oleh perjanjiannya” (Al-Hadis).      

Bagaimana cara pandang kesamaan derajat dalam hal beragama dan penyiaran agama? Undang-undang menjamin kesamaan derajat semua agama untuk menyiarkan agamanya masing-masing. Jaminan kebebasan beragama diberikan oleh konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945, sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land) dan sebagai norma dasar negara (Staatsfundamentalnorm),dalam tiga pasal sekaligus.

Pertama, dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Kedua, Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Ketiga, dalam BAB XI yang berbicara khusus tentang agama yakni Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Konstitusi jelas dan tegas memberikan kepada setiap orang kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, serta berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Hak dan jaminan konstitusional itu dijamin pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenan on Civil and Political Rights —ICCPR).

Secara yuridis jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam rezim hukum di Indonesia dinyatakan dengan landasan yang sangat kuat, sehingga negara Republik Indonesia juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut, khususnya hak setiap orang terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Selain itu, hanya di Indonesia semua hari besar agama-agamanya dijadikan hari nasional. Semua agamanya difasilitasi struktur organisasinya di dalam Kementerian Agama. Semua jenjang pendidikan formal mengajarkan pelajaran agama-agama. Ini tidak terjadi di Eropa, Arab, India, Jepang, dan Tiongkok.

Bagaimana menyikapi nilai persamaan derajat agama-agama tersebut?

Dalam kaitan hak atas kebebasan agama terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan: aspek kebebasan internal (forum internum) dan aspek kebebasan eksternal (forum externum). Kebebasan internal (forum internum) yang menyangkut eksistensi spiritual yang melekat pada setiap individu adalah kebebasan yang dimiliki setiap orang untuk meyakini, berfikir, dan memilih agama atau keyakinannya, juga kebebasan untuk mempraktekkan agama atau keyakinannya secara privat, sehingga kebebasan internal ini tidak dapat diintervensi oleh negara. Sedangkan kebebasan eksternal (forum externum) adalah kebebasan seseorang untuk mengekspresikan, mengkomunikasikan, atau memanifestasikan eksistensi spiritual yang diyakininya itu kepada publik dan membela keyakinannya.

Dari sudut pandang HAM, kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan an sich, melainkan kebebasan yang disertai tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang.  Dalam hal ini negara memiliki peran sebagai penyeimbang antara hak asasi dan kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM yang berkeadilan. Negara memiliki peran untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan beragama seseorang tidak melukai kebebasan beragama orang lain.

Hak yang diberikan atas kekebasan beragama juga harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pembatasan ini dapat diberikan hanya dengan pengaturan menurut Undang-Undang yang ditujukan untuk: (a) menghormati hak dan reputasi orang lain, (b) melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat dan/atau moral.[9]

Penting digarisbawahi, bahwa kebebasan beragama di Indonesia bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,[10] bukan bangsa tak bertuhan, bukan bangsa ateis. Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah domain forum internum yang merupakan konsekuensi penerimaan Pancasila sebagai dasar negara.

Ateisme dalam Konteks Religious State

Meskipun beragama atau tidak beragama termasuk ranah hak azasi, namun menurut tafsir Mahkamah Konstitusi (MK), konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak memberikan peluang bagi kampanye kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi anti agama, serta tidak memungkinkan untuk menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan.[11] Elemen inilah, menurut MK, yang merupakan salah satu elemen yang menandakan perbedaan pokok antara negara hukum Indonesia dengan negara hukum Barat.

Beragama dalam pengertian meyakini suatu agama tertentu merupakan ranah forum internum, merupakan kebebasan, merupakan hak asasi manusia yang perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. Namun beragama dalam pengertian melaksanakan atau mengamalkan keyakinan, merupakan ranah forum externum yang terkait dengan hak asasi manusia orang lain, terkait dengan kehidupan kemasyarakatan, dengan kepentingan publik, dan dengan kepentingan negara, maka kebebasan yang demikian ini memiliki pembatasan.

Bersamaan dengan diberikannya hak atas kebebasan beragama, negara juga berhak memberikan pengaturan dan batasan atas pelaksanaan kebebasan beragama. Pembatasan itu secara eksplisit terkandung dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Nilai kesamaan derajat bagi agama-agama di Indonesia diartikan bahwa UUD NRI 1945 mengakui kesamaan derajat agama-agama di Indonesia tanpa pertimbangan mayoritas-minoritas. Oleh karenanya negara memperlakukan dan memfasilitasi ekspresi keagamaannya secara adil. Setiap orang pun bebas menganut dan menyiarkan suatu agama juga mengandung pengertian bahwa setiap orang hanya boleh menganut satu agama pada satu waktu. Bebas beragama, bukan hanya terbatasi untuk terlarang bebas tidak beragama, tetapi juga terlarang menganut lebih dari satu agama sekaligus dalam satu waktu. Kebebasan menganut agama juga mengandung konsekuensi, bahwa setiap orang bebas mendirikan tumah ibadah, dan bebas mengajarkan agamanya. Namun karena kebebasan mendirikan rumah ibadah dan pengajaran agama ini bisa berbenturan dengan kebebasan orang lain, maka negara bisa pembuat pengaturan tentang pembatasan kebebasan tersebut.

Dalam hal kebebasan mendirikan rumah ibadat, misalnya, harus berdasarkan  kepada keperluan nyata dan sunguh-sungguh, sesuai komposisi jumlah penduduk, diperuntukkan bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayahnya, dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman kehidupan bergama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kebebasan mengajarkan agama, ada beberapa pembatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, harus menempuh cara-cara terpuji, serta tidak menimbulkan kebencian terhadap orang, kelompok atau agama lain. Kedua, cara dan materi ajaran yang diajarkan tidak menyebabkan lahirnya pertentangan dalam masyarakat sehingga mengganggu ketentraman kehidupan beragama dan ketertiban kehidupan bermasyarakat. Ketiga, tidak menghina orang, kelompok, atau agama lain. Keempat, tidak mengancam kesehatan dan keselamatan umum. Kelima, tidak menyimpang dan tidak menodai pokok-pokok kepercayaan agamanya itu. Keenam, tidak menggangu atau mengancam kebebasan orang lain.

Kebebasan mengajarkan agama juga perlu dibatasi untuk tidak ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama lain dan tidak menempuh tiga cara sensitif sebagai berikut. Pertama, menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama tertentu yang berbeda dengan agama yang disiarkan tersebut. Kedua, menyebarkan panflet, majalah, bulletin, buku-buku dan bentuk-bentuk barang penerbitan, serta cetakan atau media sosial lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain. Ketiga, melakukan kunjungan dari rumah ke rumah orang yang telah memeluk/menganut agama lain.


[1] Kesamaan derajat dalam hal akses pendidikan, rasa aman, memperoleh informasi

[2] Irjen. Pol. Said Saile, “Implementasi Nilai-nilai yang Bersumber dari UUD NRI 1945,” Materi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Kalangan Multikultural, Lemhannas, 2015.

[3] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bab I Pasal 1 ayat (1).

[4] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bab XI, Pasal 29, ayat (2).

[5]Benyamin F. Intan, Radikalisme Keagamaan dan Konflik Antarumat Beragama. t,t., t.p.

[6] QS. Al-Baqarah (2): 256.

[7] QS. Al-Kafirun (109): 6.

[8] QS. Al-Maidah (5): 48.

[9]The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary.” Pasal 19 ayat (3) ICCPR.

[10] Alinea IV Pembukaan dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.

[11] Putusan MK atas perkara Nomor 140/PUU-VII/2009, yang diumumkan pada Senin, 19 April 2010.

About Wasathi Pusat

Check Also

Para Khatib Jumat Menggelar Workshop Penguatan Fikih Kebangsaan

Para Khatib Jumat Menggelar Workshop Penguatan Fikih Kebangsaan* Seusai sessi pertama yang membahas tentang Fikih …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *