Akhlak Adalah Jatidiri, Kedaulatan, Dan Penguatan Identitas Bangsa Indonesia

(GAMBARAN SINGKAT TENTANG TANTANGAN DAKWAH DAN PENDIDIKAN AKHLAK BANGSA)1

Oleh: Arif Fahrudin (Wakil Sekretaris Koordinator Bidang Pendidikan Akhlak Bangsa PDPAB-MUI.)

Indonesia adalah Bangsa Agamis

Akhlak adalah manifestasi moral dan nilai inti peradaban, sebagaimana akhlak juga dapat diartikan dengan agama itu sendiri (الدين).3 Jauh sebelum NKRI berdiri, suku, masyarakat, dan kelompok manusia yang mendiami kepulauan Nusantara adalah kelompok masyarakat yang bertuhan dan beragama yang otomatis pula sudah memiliki khazanah akhlak yang mulia dan tinggi dalam perspektif masing-masing agama tersebut.4 Terlepas dari seperti apa bentuk dan konstruksi kohesi social masyarakatnya dalam bentuk ikatan kesukuan (tribal) hingga kerajaan. Tolhah Hasan berpendapat, menurut para ahli seperti Muhammad Yamin dan Soepomo, bangsa Indonesia mewarisi nilai-nilai dasar (fundamental values) dan karakter sosio-kultural berupa kepercayaan kepada Tuhan, kesadaran kekeluargaan (kecintaan, kerukunan, dan kebersamaan), musyawarah mufakat, gotong-royong, dan tenggang rasa (teposeliro).

Suku-suku di kepulauan Nusantara hidup dan membangun interaksi social di atas symbol-simbol transenden dimana kekuatan Yang Adi Kodrati menjadi pusat dan pokok dependensi dan kebutuhan asasinya. Tidak ada sejarahnya, baik ditinjau dari peninggalan manuskrip kuno, keyakinan – keyakinan yang dianut oleh kerajaan, maupun budaya rakyat dalam bentuk folklore sekalipun, yang menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara jauh dari titik transendensi yang berpusat kepada pengakuan kekuatan Yang Adi Kodrati tersebut.

Di era pasca Dinamisme dan Animisme sekalipun, bukti sejarah menunjukkan bahwa Nusantara adalah masyarakat agamis. Sejarah semangat keagamaan yang membuka pintu Hinduisasi di Indonesia menunjukkan, bahwa agama menjadi faktor penentu dari proses terbentuknya kerajaan-kerajaan berbasis agama di Indonesia. Dari kerajaan-kerajaan yang berbasis agama (imperium theocratic) inilah maka terlahir sebuah tatanan peradaban pra nasionalisme Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan melalui aktifitas kerajaan-kerajaan agamis tersebut dalam setiap usaha ekspansinya, atau aktifitas dari para saudagarnya bisa dipastikan selalu membawa dan meninggalkan “jejak-jejak Tuhannya” berupa pendirian candi, yoni, lingga dan prasasti untuk disembah oleh rakyat jajahannya.

Menjelang lahirnya NKRI, jejak-jejak akhlak bangsa juga terpatri pada sejarah Sumpah Pemuda dan Proklamasi NKRI 1945. Pada saat itu, bangsa Indonesia bisa dikatakan bangsa yang berkarakter unggul. Dengan karakter unggulnya tersebut, Indonesia begitu disegani di tingkat internasional, hingga mampu menginisiasi Kongres Asia-Afrika, berani keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-bangsa, dan membentuk Gerakan Non Blok.

Mulai dari era dinamisme, animisme, kerajaan-kerajaan berbasis agama baik Hindu, Buddha,7 Islam,8 dan masuknya Kristen di Indonesia hingga lahirnya NKRI, semuanya mereferensikan identitas kebudayaan bangsa Indonesia yang berdiri dan terbentuk di atas sebuah transendentalisme-konvergen, dimana agama, politik, dan kesejahteraan nasional berada dalam sebuah ikatan moralitas transcendental yang agung dan suprim.

Kohesi antara nilai-nilai transenden-religius dan semangat cinta tanah air yang tergambarkan dalam fase-fase sejarah pra nasionalis dan awal nasionalisme itulah yang menunjukkan kebenaran firman Allah swt,

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ

بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. (QS. An-Nahl [16]: 112)

Namun, kondisi keindonesiaan kita saat ini sungguh jauh berbeda. Bisa dikatakan, Indonesia saat ini adalah seperti apa yang disinyalir oleh Frank Outlow, if wealth is lost, nothing is lost; if health is lost, something is lost; But, if character is lost, we lost everything.

Krisis Indonesia di awal pra kemerdekaan adalah disebabkan oleh kejahatan musuh kolonialis. Krisis di akhir rezim orde lama disebabkan oleh kejahatan komunis. Krisis di akhir rezim orde baru disebabkan oleh kejahatan diktatorianisme. Krisis di era reformasi adalah karena factor kekosongan referensi masa depan. Semua krisis tersebut masih menyisakan satu kebanggaan (dignity) yang tersisa, karena krisis-krisis tersebut lebih didominasi oleh krisis kesejahteraan. Masih ada kebanggaan sebagai umat Islam sehingga mampu melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Masih ada kebanggaan sebagai bangsa yang bercita-cita menjadi bangsa Pembangunan, sehingga komunisme bisa dienyahkan. Masih ada kebanggaan sebagai bangsa yang ingin kembali kepada cita-cita awal kemerdekaan yang adil, makmur, dan sejahtera sehingga otoriterianisme berhasil dilengserkan. Namun, setelah lebih dari satu dekadi pasca reformasi, yang semakin menyeruak justru hilangnya akhlak itu sendiri. Ini adalah kerugian terbesar bangsa ini.

Sehingga, dari perspektif historis, tidak bisa dihindari bahwa Indonesia adalah Negara yang berlatarbelakang dan berdiri di atas bangunan moralitas transenden yang konvergen. Artinya, transendensi Nusantara berjalinkelindan secara inhern dan mengikat dimensi politik dan ekonomi masyarakatnya. Ini adalah bekal dan modal sejarah untuk penguatan akhlak bangsa di era Indonesia modern di era reformasi ini.

Konstitusionalisme Akhlak

Sebagai bentuk implementasi amanat identitas dan sejarah nusantara, maka agenda penguatan akhlak bangsa termanifestasikan ke dalam perundang-undangan yang wajib ditaati dan dijalankan oleh seluruh elemen bangsa. Sila Pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, adalah ruh dari keempat sila lainnya dalam Pancasila. Hal ini adalah sebuah komitmen kebangsaan dan kenegaraan yang menempatkan dan melegitimasi bahwa Indonesia sebagai sebuah Negara yang berdiri di atas semangat keagamaan. Kemudian UUD 1945 pasal 29 ayat 1, yakni “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, juga semakin memperkuat secara yuridis bahwa urusan agama dimana di dalamnya identik dengan norma, etika, akhlak, dan moral bukan saja semata-mata urusan privat, namun juga menjadi urusan Negara. Mafhumnya, jika Negara abai terhadap perkembangan agama dan akhlak, maka Negara juga melanggar Undang-undang. Oleh karenanya, lahirlah Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelencaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya.

Kemudian Peraturan Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 9 tahun 2006 dan No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Di bidang pendidikan sebagai sektor teknis-operasional di bidang akhlak bangsa, posisi akhlak dalam masyarakat dan negara Indonesia sangat penting, sehingga ia disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (3): “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa…” Ini semua bisa dikategorisasikan bahwa secara yuridis, negara telah mengintrodusir, mengakomodir, dan menjamin penguatan akhlak dalam konteks kehidupan sosial- keagamaan.

Permasalahan

Pertama, Dekadensi Moralitas Lintas Sektoral

Dalam berbagai survey dan pooling yang digelar baik oleh lembaga pemeringkat internasional maupun nasional, di era reformasi bangsa ini semakin berada dalam garis putus antara Karakter Ideal yang pernah mengantarkan bangsa Indonesia menggapai identitas adiluhung, dan Realitas Tabiat yang semakin menjerumuskan bangsa ini ke titik nadir jati diri yang memprihatinkan.

Misalnya, survey tahun 2011 dari Lembaga Survei Indonesia dan Goethe Institute tentang Tata Nilai, Impian, dan Cita-cita Pemuda Muslim di Asia Tenggara. Dalam masalah kondisi perekonomian nasional, 41% Pemuda Indonesia menilai Indonesia belum selesai dari krisis ekonomi, 40% pemuda yang menilai ekonomi Indonesia cukup kondusif.

Kemudian tentang masa depan bangsa dan Negara Indonesia, sebagai warga Negara yang hidup di era reformasi, 39% pemuda menyatakan optimis sekaligus pesimis, 32% optimis, dan 26% ragu-ragu.

Indonesia juga menempati indeks peringkat korupsi urutan ke 118 bersama ekuador dan Dominika dari 176 negara.13 Dalam penelitian ICW, perilaku korupsi semakin meningkat setiap tahunnya. 2010 mencapai 176 kasus, 2012 mencapai 285 kasus. Kerugian yang ditanggung Negara akibat perilaku korupsi juga mencengangkan. Pada 2010 mencapai 2,1 Trilyun dan pad 2012 mencapai 1,2 Trilyun. Bahkan korupsi telah menjadi budaya populis yang tidak hanya dilakukan oleh elit pemegang kekuasaan saja, namun juga bermetamorfosa ke dalam kesadaran kolektif masyarakat dalam berbagai bidang.

Indonesia juga menjadi Top Ten Negara pengakses situs porno tertinggi di dunia; 2005 peringkat ke tujuh, 2007 di peringkat kelima, 2009 di peringkat ketiga, dan 2012 di peringkat teratas.

Dekadensi moral berupa bentrokan antarmasyarakat model (Baca: aparatur Negara dan pelajar) juga telah menjadi fenomena yang mengejutkan nurani. Bentrokan antara oknum kepolisian dan oktum tentara sudah lazim terjadi, premanisme barbarian berupa penyerbuan dan pembunuhan secara kasat mata di Lembaga Pemasyarakatan pun bisa dengan mudah terjadi. Tawuran pelajar dalam skala nasional juga mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Pada 2010 terjadi 128 kasus, dan 2011 terjadi 339 kasus tawuran pelajar.15  Maka, terciptalah mentalitas instan (isti’jal / استعجال); yang menyajikan perilaku reaksioner, mudah heran, mudah marah, dan berpikir pendek. Mentalitas Preman (hayawaniyah  /  حيوانية);  yang  semakin  memburamkan  wajah  bangsa  ini  sebagai  bangsa yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi. Terperosoknya public figure ke dalam jerat penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang seolah wajar terjadi. Pada 2008 mencapai 3,5 juta pengguna, 2009 mencapai 4,5 juta, dan 2010 mencapai 6 juta pengguna.16

Di sektor kerukunan antarumat beragama juga tidak luput dari problem etika. Masih sering terjadinya konflik sekitar pendirian rumah ibadah. Peristiwa terbaru adalah ketegangan di Yayasan Damai Kristus di Tambora yang melibatkan Forum Kerjasama Masjid, Mushalla, dan Majelis Taklim (FKM3T) dan Jemaat Sekolah Damai Paroki Tambora. Lalu masalah belum optimalnya implementasi hak pendidikan agama bagi siswa-siswi agama minoritas di sekolah yang mencakup tersedianya guru pengajar agama yang seagama.

Dalam praktik politik praktis, kebijakan otonomi daerah yang semangat awalnya adalah distribusi kekuasaan secara merata, juga masih belum maksimal dan belum sesuai cita-cita reformasi. Terjadi show of force yang terlihat begitu jelas antara Kepala Daerah dengan aparat pemerintahan di tingkat pusat, karena masing-masing mengklaim sebagai “pemilik massa”, sehingga menghambat komunikasi dan koordinasi antara pemimpin tingkat pusat dan daerah yang akhirnya rakyat juga yang menjadi korban.

Apa pun bentuk krisis akhlak yang terjadi di berbagai sector, tidaklah seriskan dan mengkhawatirkan dibandingkan apabila ranah mental dan alam bawah sadar rakyat juga mengalami reduksi akhlak. Namun, sepertinya kesadaran kolektif yang identik dengan loyalitas, penghargaan, penghormatan, kesederhanaan, dan ketulusan yang selama ini terpatri dalam tradisi rakyat pun lambat laun mulai terkontaminasi krisis akhlak juga. Mentalitas Egois (ananiyah / انانية); yang menciptakan watak mudah bersikap antagonistic bila hak pribadi warga bertentangan dengan kepentingan umum. Mentalitas Partisan (Syu’biyah / شعبية); yang lebih mementingkan kepentingan sectarian dan golongan sendiri semakin mengikis nilai-nilai persaudaraan sebangsa dan setanah air. Terciptanya “mentalitas ikutan” (Follower/muqallid / تقليد) yang menyebabkan bangsa ini sepi prestasi dan inovasi, serta semakin kehilangan identitas dan DNA sebagai bangsa yang besar dan kreatif.

Kedua, Bonus Demografi versus Bencana Demografi

Bonus Demografi17 adalah sebuah istilah dimana akan terdapat dividen sumber daya manusia yang berada pada periode emas dalam konteks pembangunan bangsa. Jika dikategorisasikan bahwa era reformasi adalah babak awal era persemaian karakter bangsa pasca hegemoni system otoritarian, dan jika menganut teori golden age dalam perspektif psikologi dimana usia emas atau usia produktif manusia adalah berkisar antara 25 – 35 tahun, maka di tahun 2035 Indonesia akan memiliki Bonus Demografi. Karena, pada tahun 2035, “anak-anak reformasi” Indonesia sudah sampai pada posisi dan tanggungjawab social sebagai regenerasi kepemimpinan bangsa. Dependency Ratio semakin kecil (2010- 2040), sementara usia produktif semakin besar (Bonus Demografi / Demographic Dividend), kesempatan dan potensi meningkatkan produktivitas semakin tinggi, semakin tinggi tingkat kesejahteraan

Muhammad Nuh menyebut Bonus Demografi tersebut dalam beberapa kesempatan sebagai Elevator Sosial. Artinya, di tahun 2000 – 2035 itulah bangsa Indonesia akan memiliki kesempatan emas dan mampu naik kepada kondisi social kebudayaan yang dicita- citakan oleh Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Syaratnya adalah jika antara Bonus Demografi dan Elevator Sosial terjalin pola sinergi yang sistematis dan berjiwa etik. Jika tidak, maka sebagaimana yang disinyalir oleh Agus Sartono, akan terjadi Bencana Demografi (Demographic Disaster).

Bencana Demografi adalah sebuah realitas social dimana besarnya usia produktif tidak tersedianya struktur social yang kondusif untuk implementasi tingginya produktifitas tersebut. Sehingga, rentan terjadi kemubaziran potensi (social impotent), kehilangan momentum yang mengakibatkan bangsa Indonesia tidak mampu berkompetisi di tingkat global, lalu berujung kepada hilangnya Indonesia dari pentas percaturan dunia di segala bidang.

Dengan demikian, pertanyaan kuncinya adalah sudahkah antara Bonus Demografi dan Elevator Sosial tersebut telah disambung oleh upaya-upaya komprehensif yang melibatkan kerja social, kerja nilai, dan kerja psiko-sosial?

Conflicting antara Pendidikan Formal dan Lingkungan

Ada realitas menarik ketika menghubungkan antara pendidikan yang diterima oleh peserta didik di sekolah dengan interaksinya di luar sekolah. Ada semacam diskoneksi antara pendidikan akhlak di bangku sekolah dengan perilaku siswa ketika di luar sekolah. Contoh konkrit adalah tawuran pelajar. Seharusnya, komunitas pelajar adalah contoh terdepan dan terbaik tentang implementasi akhlak mulia. Namun, kelompok pelajar justru terlibat dalam kubangan tawuran layaknya para bandit dan ganksters.

Bisa jadi ketika di sekolah, peserta didik mendapatkan materi tentang pentingnya sikap saling menyayangi. Namun, nilai akhlak menyayangi tersebut tidak didapatkannya di rumah dan di lingkungan masyarakatnya, karena ada perbedaan persepsi tentang nilai akhlak saling menyayangi antara perspektif sekolah, rumah, dan masyarakatnya. Dalam kondisi conflicting inilah, sebanyak dan semaksimal apa pun pendidikan akhlak yang diberikan kepada siswa di sekolah tidak ada manfaatnya bagi siswa, karena siswa mengalami disorientasi akhlak ketika berada di luar sekolah. Hal sebaliknya juga bisa terjadi, dimana siswa mendapatkan nilai-nilai kejujuran dari orang tua di rumah, namun saat mengikuti Ujian Sekolah, siswa justru “diajari” berbuat tidak jujur demi kelulusan ujiannya.

Diskoneksi habituasi akhlak tersebut tidak bisa langsung dialamatkan kepada lemahnya pendidikan akhlak di sekolah atau keluarga, atau masyarakat secara sepihak. Lebih tepatnya adalah bagaimana mencari sinergisme pendidikan akhlak mulai dari lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat tempat peserta didik tinggal.

Rekomendasi: Integrasi Program Habituasi Nilai dan Sosial-Kemasyarakatan

Mengingat begitu kompleksnya problematika dan krisis akhlak yang telah merambah hampir ke segala lini kehidupan dan elemen masyarakat bangsa, maka tentunya dibutuhkan upaya komprehensif namun Integratif yang menyelaraskan kerja sosial- kemasyarakatan dan nilai-ajaran, yang disebut dengan metode Nilai-Sosial (people-value) sebagai tawaran penguatan akhlak bangsa. Kedua unsur kerja tersebut (Sosial-
kemasyarakatan dan Nilai-ajaran) tidak bisa dan tidak mungkin berjalan secara terpisah, karena akan menyebabkan tidak efektifnya penanganan problem dan penguatan akhlak.

1. Reformulasi Karakter Sistem-Politik Bangsa menuju Mentalitas Bangsa Berdaulat

Ada yang terkesan kurang dalam memotret penguatan akhlak bangsa. Seolah-olah masalah krisis akhlak di Indonesia adalah hanya masalah internal bangsa Indonesia, yang terlepas sama sekali dengan pengaruh percaturan social- politik secara global. Kekurangakuratan dalam memotret gejala, penyebab, dan pola krisis akhlak, akan berakibat kepada kurang tepatnya upaya dan strategi supremasi dan penguatan akhlak bangsa itu sendiri.

Sebagai contoh, masalah kemiskinan sebagai penyebab terjadinya kriminalitas. Hal ini tidak cukup dengan mengevaluasi berapa besaran subsidi yang harus ditanggung oleh Negara untuk mengentaskan kemiskinan rakyatnya. Apalagi dengan tindakan represif berupa operasi orang miskin di pusat-pusat kota. Karena meskipun subsidi Negara sebesar apapun untuk rakyat miskin untuk menurunkan tingkat kriminalitas, namun sumber ekonomi Negara masih tetap berada dalam “kekuasaan” pihak asing, maka akan percuma saja upaya subsidi tersebut. Karena, Negara masih berada dalam ketidakberdayaan itu sendiri. Bagaimana mungkin Negara yang tidak berdaya akan memberdayakan rakyat miskin? Maka, kuncinya adalah Negara melaksanakan penguatan kedaulatan perekonomian nasional yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

2.  Keteladanan (Supremasi Akhlak).

Sis Maryono Teguh memberikan aksentuasi yang lebih maksimal bagaimana akhlak mulia tidak cukup untuk dihimbaukan, dianjurkan, dan diperintahkan saja, namun akhlak mulia tersebut harus dipimpinkan. Dengan demikian masalah himbauan berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk seyogyanya bukan hanya menduduki porsi peripheral yang senantiasa diinstruksikan oleh elit, namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana akhlak mulia tersebut menempati porsi sentral yang sekaligus senantiasa dipraktikkan oleh pemimpin bangsa. Dengan demikian, keteladanan menjadi unsure konkrit-praksis dalam hal penguatan akhlak bangsa yang menggambarkan integrasi wilayah nilai (instruksif) dan kebijakan. Kuncinya adalah penyelenggaraan Pakta Integritas Pejabat public, atau semacam kontrak social (social contract) yang bersifat dan beroperasi secara lebih mengikat dibandingkan sumpah jabatan.

1. Pendidikan Akhlak model Integratif.

Setidaknya ada tiga model akulturasi antara mata pelajaran akhlak dan lainnya. Pertama, model separasi. Kedua, model inter-korelasi. Ketiga, model integrasi. Kebijakan pemerintah yang menambah jam pelajaran pendidikan agama dari dua menjadi empat jam bisa diapresiasi sebagai bentuk nyata penguatan akhlak oleh Negara di sector pendidikan. Hal ini bisa menjadi semakin produktif dengan dikembangkannya materi pendidikan akhlak secara integrative di dalam materi pelajaran sekolah. Seluruh pelajaran harus secara eksplisit memuat materi akhlak mulia.

2. Penguatan Institusi Pembina Akhlak Lintas Sektoral.

Terdapat minimal lima komunitas besar dalam struktur masyarakat tempat akhlak mulia disemaikan, yaitu masyarakat birokrasi, masyarakat profesi, masyarakat pendidikan, masyarakat politik, dan masyarakat sipil. Masing- masing struktur masyarakat tersebut memiliki code of conduct atau standar dan kualifikasi moralitas. Maka, perlu adanya penguatan institusi penjaga akhlak di setiap struktur masyarakat tersebut, agar proses habituasi akhlak mulia berjalan lebih cepat dan kontinyu. Hal ini selaras dengan semangat yang digali dari UU Penanganan Konflik Sosial, dimana dalam salah satu diktumnya menyebutkan pentingnya Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Konflik Sosial.

Pada masyarakat birokrasi, institusi pengawal disiplin pegawai perlu pemberdayaan bidang agama dan kewarganegaraan. Pada masyarakat profesi, perlu pemberdayaan wawasan akhlak mulia untuk divisi Human Resource and Developmentnya. Pada Masyarakat pendidikan, perlu adanya pemberdayaan dan penguatan wawasan akhlak mulia bagi institusi Bimbingan dan Konselingnya atau Komite Sekolah. Pada masyarakat politik, perlu peneguhan bagi Dewan Penasihat/Pertimbangannya. Pada masyarakat sipil, perlu dilakukan penguatan akhlak bangsa bagi para tokoh adat dan tokoh masyarakatnya. Contohnya di Ambon terdapat Forum Persatuan Pemimpin Nagari (Latupati/Upulatu).

3. Parenting Education.

Pendidikan akhlak mulia harus senantiasa dikawal dan ditanamkan mulai dari lingkup kehidupan terkecil, yaitu keluarga, agar dapat melakukan sinergitas dan kontrol

dengan pendidikan akhlak di sekolah dan masyarakat. Di sini perlunya penguatan peran Komite Sekolah. Saat ini fungsi Komite Sekolah baru bersifat satu arah, dimana para orangtua siswa menjadi pendengar dan penerima perkembangan siswa di sekolah. Maka, perlu ditingkatkan peran Komite Sekolah, dimana sekolah juga mendengar dan mengakomodir perkembangan pendidikan akhlak siswa di rumah.***

About Wasathi Pusat

Check Also

Para Khatib Jumat Menggelar Workshop Penguatan Fikih Kebangsaan

Para Khatib Jumat Menggelar Workshop Penguatan Fikih Kebangsaan* Seusai sessi pertama yang membahas tentang Fikih …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *